Klaim terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan   Leave a comment


Dalam pelaksanaan pekerjaan TL, seringkali dijumpai hambatan (constraint) dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersifat eksternal diluar kontrol pelaksana atau kontraktor yang mungkin menyebabkan keterlambatan pelaksanan dari rencana semula seperti yang tertuang di Project Schedule (S-Curve, Gantt Chart, dll). Hambatan ini berasal dari stakeholder yang biasa disebut dengan kendala sosial (social problem) seperti :

- Masyarakat yang menolak rencana (protes) proyek TL, seperti isu murahnya pembebasan lahan, isu radiasi listrik, permintaan kompensasi lahan dibawah jalur dibawah jaringan, penutupan akses ke lokasi kerja, yang kesemuanya ini tidak dapat secepatnya ditangani oleh owner/klien.

- Birokrasi kepengurusan izin proyek kepada institusi pemilikan lahan yang lahan tersebut dilewati /dibawah jaringan, seperti dinas kehutanan, wisata, budaya yang lambat ditangani atau terjadinya penolakan. Akibat peraturan yang mengurus tata ruang wilayah.

Hambatan ini tentu saja membuat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TL dan seringkali idle atau terhenti.  Sedangkan hambatan lain bersifat internal (internal problem) tentu saja banyak, umumnya bersifat teknis akibat keterbatasan resource/sumberdaya proyek (manpower,material, equipment), metode kerja dan kendala cuaca, namun hal ini sudah menjadi tanggungjawab dari kontraktor.

Keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kelalaian kontraktor pelaksana proyek, biasanya akan terjadi complain (keberatan), yang biasa diajukan kontraktor pada owner proyek sehingga akan mendorong owner untuk segera mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masaalah yang menjadi kewajibannya. Seringkali pula bila dalam jangka waktu tertentu, owner belum dapat menyelesaikannya, sehingga proyek menjadi terlambat (delay) atau tertunda (idle) maka kontraktor dapat mengajukan klaim (claim), bentuk klaim tersebut dapat berupa :

- permintaan perpanjangan waktu (duration) proyek dengan atau tanpa kompensasi biaya sehingga kontraktor dapat menyelesaikan keseluruhan proyek.
- pemutusan hubungan kerja baik secara sementara/temporary ataupun tetap/permanent dengan atau tanpa kompensasi biaya, baik secara porsi/partially(artinya item pekerjaan tertentu tidak dilaksanakan) ataupun secara keseluruhan/completely (seluruh item pekerjaan tidak dilakukan).

Aturan atau prosedur klaim ini harus tertuang dalam dokumen kontrak proyek.

Klaim dengan penggantian kompensasi biaya, biasanya diajukan akibat dari hal-hal antara lain:
- Biaya Overhead (kantor, gudang) yang masih tetap dipergunakan. Antara lain gaji/upah tim proyek yang menganggur, biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya beban dll
- Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi sumberdaya proyek.
- Biaya Supervisi terhadap penjagaan keamanan konstruksi yang mungkin telah terpasang (installed) dan belum diserah terimakan ke owner/klien.

Keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh kelalaian kontraktor (default) atau istilahnya wan-prestasi, oleh owner/klien akan di-complain berupa surat teguran dan saran-saran untuk percepatannya kepada kontraltor, ataupun berupa penalty, ataupun klaim denda yang besarnya dihitung berdasarkan prosentasi nilai kontrak proyek perhari keterlambatannya, sampai dengan total maksimum yang masih di tolerir oleh owner/klien. Bisa saja berujung dengan pemutusan kontrak secara sepihak oleh owner/klien.

(bersambung)

Posted Friday 27 May, 2011 by Fellow in Project Management

Berikan komentar atau pesan anda

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: